Karmila Sari Ingatkan Perlunya Data dari Satuan Pendidikan di Siak untuk Gaet Bantuan Pusat
SIAK, MEDIACEMERLANG – Efisiensi anggaran yang dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia bukan menjadi kendala untuk meningkatkan eksistensi dunia pendidikan. Pemerintah akan memprioritaskan daerah yang sungguh sungguh memanfaatkan anggaran pendidikan serta kelengkapan data, khususnya dari satuan pendidikan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM saat sosialisasi pendidikan bersama MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Kabupaten Siak, Senin,(13/10/2025).
Pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Tengku Maharatu tersebut, turut dihadiri Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak serta para Kepsek SD hingga SMP se Kabupaten Siak.
“Paling penting kita soroti, dari pusat itu akan melihat dan memprioritaskan mereka yang sungguh-sungguh dan tentunya permintaan itu sesuai dengan data, sehingga kebutuhan itu lebih prioritas untuk diberi bantuan,” ujar Karmila Sari.
Oleh sebab itu Anggota DPR RI Dapil Satu Riau ini memberikan deadline waktu dua hari untuk satuan pendidikan di Kabupaten Siak untuk melengkapi berkas data beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar). Batas waktu hingga Rabu tersebut diperuntukkan siswa SD untuk alokasi 3.000 orang siswa dan 1.000 orang untuk beasiswa PIP SMP. “Dalam waktu dekat, kepala sekolah agar memberikan data secara lengkap,” seru Karmila Sari yang juga merupakan anak Bupati Rokan Hilir (Rohil), Bistamam.
Karmila Sari juga mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan, maupun Bupati/ Wakil Bupati agar sekolah-sekolah segera melengkapi dan mengirim data-datanya. Artinya biodata dari sekolah termasuk permintaan bantuan akan masuk pendataan aplikasi Krisna.
Diketahui, aplikasi Krisna adalah sistem informasi bernama kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran yang mengintegrasikan tiga kementerian: PPN/Bappenas, Keuangan, dan PAN RB.
“Karena hanya dari Krisna itu kami bisa nanti menarik data untuk bisa membantu apakah nanti melalui jalur DAK atau menggunakan revitalisasi jalur Aspirasi,” pungkas Karmila Sari pula.
Selain itu, untuk tahun 2026, Anggota Komisi X dari Riau ini akan mengupayakan beasiswa kuliah melalui jalur Aspirasi. Hal ini juga perlu, sekaligus untuk membantu peningkatan IPM dari Kabupaten Siak. “Nanti anak-anak yang sudah lulus SMA terutama mereka yang tidak mampu, kita prioritaskan untuk bisa meneruskan pendidikan tinggi baik itu negeri maupun swasta,” imbuh Karmila Sari lagi.
Tidak hanya itu, Karmila Sari juga menginginkan para guru yang belum sarjana (S1) supaya mereka juga mendapat tunjangan sertifikasi. Hal ini juga diperlukan data, sehingga nanti dengan sistem RPL dalam waktu 2 tahun sudah bisa mendapatkan gelar S1-nya. “Ini juga yang bisa dan menjadi bagian kerjasama dengan Komisi X DPR RI,” tandasnya.
Untuk tahun 2026 nanti, Karmila Sari juga menyampaikan sekaligus mengingatkan untuk menjadi perhatian serius. Hal ini sudah disampaikan kepada Wakil Gubernur Riau dan Bupati, bahwa pihak Kementerian membutuhkan data. Apalagi akan hadirnya Sekolah Rakyat. Sekolah ini harus dipersiapkan sejak dini, baik itu pendanaan maupun kelanjutan sistemnya.
Sementara itu, Wabup Siak, Syamsurizal menyampaikan bahwa tahun 2026 akan memantau alokasi anggaran.
“Kami berharap pendataan lah yang kita lengkapi termasuk pembangunan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) khusus yang juga dibangun oleh dari pusat. Karena kita tidak ada duit lagi 0,8 atau 0,9 belum ada di pendidikan. Ia berharap ini diperjuangkan menagih anggaran Rp400 miliar.(*)
