Wacana Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kota Pekanbaru Menjadi Sorotan, Anggota DPRD Fraksi Golkar Tegas Bilang Begini
PEKANBARU – Pemberitaan mengenai permintaan pembangunan rumah dinas oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M. Isa Alhamid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kepada Plh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Zarman Chandra menuai polemik. Beberapa anggota DPRD, termasuk Syafri Syarif dari Fraksi Golkar, dengan tegas menyatakan bahwa permintaan tersebut bukan berasal dari seluruh anggota dewan.
“Kami tidak pernah meminta rumah dinas. Jangankan meminta, membayangkan pun tidak, apalagi di tengah kondisi Pekanbaru seperti ini, daripada membangun rumah dinas Lebih baik bangun sarana pendidikan, perbaikan jalan – jalan yang rusak,” ujar Syafri kepada media sabtu (11/1/2025) .Walaupun di atur dalam Undang undang no 17 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2017, Permendagri no 80 tahun 2015.
Ia menegaskan bahwa jika permintaan tersebut bukan keinginan semua anggota DPRD kota pekanbaru, mungkin itu hanya keinginan Pimpinan atau Ketua DPRD, karena dulunya Ketua DPRD memiliki Rumah dinas di Jalan sumatera.maka dari itu berta yg beredar di masyarakat bukanlah representasi dari anggota DPRD lainnya..
Sejumlah anggota DPRD Kota Pekanbaru dikabarkan sedang merencanakan pemanggilan Plh Sekdako Zarman Chandra guna mengklarifikasi isu tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pemerintah.
Polemik ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama mengingat kondisi Kota Pekanbaru yang sedang menjadi sorotan terkait berbagai isu. Banyak warga mempertanyakan urgensi pembangunan rumah dinas di tengah prioritas lain yang dinilai lebih mendesak.
Masyarakat Kota Pekanbaru kini menanti kejelasan apakah wacana pembangunan rumah dinas tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan. Perkembangan lebih lanjut terkait rencana ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan memenuhi aspirasi publik.**
